Kamis, 26 Oktober 2017

Sistem Pemerintahan Kerajaan Hindu Budha dan Islam

Pelajaran.click kali ini akan memberikan pembahasan singkat tentang sistem pemerintahan kerajaan Hindu Budha dan Islam pada zaman dahulu. Jika demikian, dapat diketahui bahwa sejak zaman pra sejarah, masyarakat telah mengenal yang namanya sistem pemerintahan. Namun untuk kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu sistem pemerintahan Kerajaan Hindu-Budha.

Sistem Pemerintahan Kerajaan Hindu-Budha

Di mana sistem tersebut mengacu pada hubungan antara penguasa dan rakyat. Penguasa yang dimaksudkan yaitu orang yang disegani dan dihormati. Hal tersebut diperoleh karena memiliki kelebihan dari masyarakat yang lain, seperti kesaktian dan ilmu.

Penguasa atau pemimpin ini pada umumnya dipilih oleh masyarakatnya sendiri. struktur pemerintahan ini merupakan struktur sederhana yang ada di zaman pra sejarah, sebelumnya berkembangnya pengaruh Hindu-Budha dan Islam.

Kerajaan Hindu Budha

Kemudian, seiring masuknya pengaruh agama Hindu-Budha dan Islam ke Indonesia, maka sistem pemerintahan pun mulai mengadakan perubahan. Masyarakat Indonesia mengenal sistem yang dinamakan dengan dewa dan raja.

Raja merupakan orang yang dianggap sebagai titisan dewa dan dipercaya oleh mereka yang menganut paham Hindu dan Budha. Konsep ini mengubah sistem yang dulu hanya setara desa, berubah menjadi dipimpin oleh raja. Meskipun demikian, hal ini juga bergantung pada kekuasaan kerajaan tersebut.

Raja dibantu oleh pejabat yang dipilih sendiri, yang bekerja sesuai dengan bidang yang diperintahkan. Bidang tersebut antara lain upeti, bidang kerakyatan, keagamaan, dan hukum. Pada zaman dahulu, raja memiliki kekuasaan yang penuh dan rakyat harus mematuhi perintahnya.

Sistem pemerintahan yang menganut agama Hindu dan Budha di Indonesia memiliki perbedaan. Ini nampak pada penemuan candi. Sistem pemerintahan di Jawa Tengah berbentuk feodal. Ini disebabkan bangunan candi utama atau induk berada ditengah dan dikelilingi candi kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan mutlak dimiliki oleh raja.

Sedangkan, kerajaan di Jawa Timur menganut sistem pemerintahan federal. Ini nampak pada bangunan candi, di mana bangunannya menyebar dalam suatu kompleks. Ini menunjukkan bahwa raja tidak memiliki kekuasaan mutlak karena masih dibantu orang yang dipercaya dan bertanggungjawab atas daerah yang dipimpin.

Raja merupakan pemimpin tertinggi dan rakyat wajib mematuhi, tanpa mengharap upah.

Yuwaraja atau Kumamararaja merupakan jabatan yang diberikan raja pada putra dan putri mahkota kerajaan.

Rakryan mahamantri katrini terdiri dari tiga jabatan yaitu rakryan mahamantri I hino, rakryan mahamantri I Halu, dan Rakryan Mahamantri I Sirikan.

Rakryan Mahamantri I Pakirankiran merupakan pejabat yang memiliki peran sebagai pelaksana perintah, yang terdiri dari lima orang yaitu rakryan mahapatih, rakryan tumenggung, rakryan demung, rakryan rangga, dan rakryan kanuruhan.

Dharmamadhyaksa merupakan jabatan dalam bidang agama yang terdiri dari Kasaiman (urusan agama Hindu) dan rung Kasogatan (urusan agama Budha).

Sistem Pemerintahan Kerajaan Islam

Sistem pemerintahan kerajaan Islam tidak berbeda jauh dengan kerajaan Hindu-Budha. Yang menjadi perbedaan hanya pada istilahnya saja. Pimpinan tertinggi dipimpin oleh sultan yang dibantu pegawainya dengan bidangnya masing-masing.

Islam tidak mengenal sistem kasta, artinya sultan bukanlah seseorang yang harus ditaati. Sultan juga bukan titisan dari Allah, sehingga sultan hanya manusia biasa yang diberikan kelebihan untuk memimpin kerajaan.

Dalam membantu tugasnya, sultan akan berkonsultasi dengan ulama yang memiliki ilmu luar biasa tentang agama. Hal ini dilakukan untuk membuat keputusan yang dapat diterima rakyat dan penuh rahmat.

Sultan ini diangkat berdasarkan garis keturunan. Anak sultan mendapatkan tahta, jika mampu dan berwibawa untuk memimpin.

Demikian penjelasan tentang sistem pemerintahan kerajaan Hindu-Budha dan Islam. Semoga bermanfaat.