Indonesia Di Bawah 7 Kabinet Masa Demokrasi Liberal

Dari Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali I, Burhanuddin, Ali II hingga Djuanda


Masih ingat tentang sejarah Indonesia pasca kemerdekaan? Ya, Indonesia pernah harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Setelah kemerdekaannya diakui pun, Indonesia pun masih harus mengalami masa -masa di mana konstitusi negaranya diubah mengarah pada bentuk serikat, yakni Republik Indonesia Serikat atau RIS.

Setelah sempat mengalami masa sebagai RIS, Indonesia pada akhirnya kembali pada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tangagl 17 Agustus 1950. Pemerintahan Indonesia setelah kembali menjadi NKRI setelah RIS ini masih menggunakan Undang Undang Dasar Sementara atau yang dikenal dengan sebutan UUDS 1950.

Sesuai dengan UUDS 1950, Indonesia berbentuk negara parlementer dimana kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri dan kepala negaranya dipegang oleh presiden. Pemerintahan Indonesia pun selanjutnya harus dijalankan oleh kabinet -kabinet atau parlemen dari partai terpilih.

Sistem multipartai yang berlaku di Indonesia kala itu ternyata tidak cukup kokoh sehingga kabinet atau parlemen yang memimpin Indonesia tidak kuat bertahan lama. Hasilnya, dari tahun 1950 hingga tahun 1959, Indonesia pun harus mengalami pergantian kabinet hingga tujuh kali.

Berikut ini adalah ketujuh kebinet pada masa demokrasi liberal tersebut :
1.      Kabinet Natsir (6September 1950-21 Maret 1951)
2.      Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)
3.      Kabinet Wilopo (3 April 1952-2juni 1953)
4.      Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)
5.      Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
6.      Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956-14 Maret 1957)
7.      Kabinet Juanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

Agar lebih jelas, mari kita lihat bagaimana kondisi program kerja dan penyebab jatuhnya masing -masing kabinet yang ada. Mulai dari kabinet Natsir, hingga Kabinet Juanda.

1. KABINET NATSIR (6 SEPTEMBER 1950 sampai 21 MARET 1951)

Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang terpilih untuk menjalankan pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir berlangsung sejak 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951.

Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi. Perdana menteri dari kabinet Natsir adalah Moh. Natsir. Kabinet Natsir mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkenal yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi. Diantaranya terdapat Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Moh. Roem, Mr. Asaat, Ir. Juanda, dan Dr. Sumitro Joyohadikusumo.

KABINET NATSIR

1.1. Program Keja Kabinet Natsir

Selama masa kepemimpinan Natsir, terdapat Program Kerja yang menjadi target untuk dicapat. Program Keja Kabinet Natsir ada lima poin utama. Berikut adalah lima poin utama program kerja dari Kabinet Natsir :
1.        Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman.
2.        Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan.
3.        Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
4.        Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
5.        Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

1.2. Penyebab Jatuhnya Kabinet Natsir

Pada masa Kabinet Natsir inilah dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda menyangkut masalah Irian Barat untuk pertama kalinya. Sayangnya, perundingan yang berlangsung pada tanggal 4 Desember 1950ini menemui jalan buntu.

Kondisi ini kemudian memunculkan mosi tidak percaya dari parlemen. Parlemen terus memberikan tekanan pada kabinet ini. Tekanan datang semakin besar ketika Hadikusumo (PNI) menyatakan mosi tidak percaya.

PNI melayangkan pencabutan PP No. 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diterima oleh parlemen. Hal ini yang menjadi puncak jatuhnya Kabinet Natsir pada tanggal 21 Maret 1951.  Kemudian Natsir kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 hingga 3 April 1952)

Setelah kabinet Natsir jatuh, kemudian Presiden Soekarno menunjuk dua orang formatur baru, yaitu Sidik Joyosukarto (PNI) dan DR. Sukiman (Masyumi). Mereka ditugaskan untuk membentuk kabinet baru.

Dilakukankan proses perundingan hingga pada tanggal 26 April 1951 diumumkan tentang susunan kabinet baru di bawah pimpinan Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) dan Suwiryo (PNI). Kabinet Sukiman berlangsung dari tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952.

2.1. Program Kerja Kabinet Sukiman

Beberapa program kerja Kabinet Sukiman yakni :
1.        Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum demi menjamin keamanan dan ketenteraman sekaligus menyempurnakan organisai alat -alat kekuasaan negara.
2.        Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan.
3.        Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat dan mempercepat terlaksananya otonomi daerah.
4.        Meyiapkan undang-undang (UU) pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, serta penyelesaian pertikaian buruh.
5.        Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
6.        Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya.

2.2 Jatuhnya Kabinet Sukiman

Seperti halnya kabinet Natsir, ternyata Kabinet Sukiman pun tidak dapat bertahan lama. Masalah utama yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota yang terjadi antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika Merle Cochran.

Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia yang didasarkan pada Mutual Security Act (MSA) atau undang-undang kerja sama keamanan.

Namun, parlemen mengira bahwa kerja sama tersebut justru sangat merugikan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia. Alhasil, kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat.

Karena hal inilah, kemudian DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman. Dengan terpaksa, Kabinet Sukiman mengembalikkan mandatnya kepada presiden. Lalu, di tanggal 3 April 1952, Kabinet Sukiman Jatuh dan harus digantikan dengan kabinet lain.


3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 hingga 2 Juni 1953)

Kabinet Wilopo mulai menjalankan tugasnya untuk menggantikan kabinet Sukiman terhitung sejak 3 April 1952. Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo sebagai Perdana Menteri nya. Kabinet ini terdiri dari para pakar yang ahli di bidangnya.

3.1. Program Kerja Kabinet Wilopo

Program kerja Kabinet Wilopo memiliki beberapa poin  antara lain sebagai berikut.
1.        Mempersiapkan pemilihan umum.
2.        Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
3.        Menigkatkan keamanan dan kesejahteraan.
4.        Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran.
5.        Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.

3.2. Penyebab Jatuhnya Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo juga harus menghadapi masalah sulit berupa gerakan separatisme yang terjadi di sejumlah daerah. Selain itu, terjadi pula peristiwa 17 Oktober 1952 terkait gerakan sejumlah perwira Angkatan Darat yang menekan Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen.

Masalah tersebut ditambah dengan peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Utara membuat kabinet Wilopo semakin gaduh. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi karena pemerintah sesuai dengan persetujuan KMB mengizinkan pengusaha asing untuk kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan.

Hal ini sebetulnya adalah permasalahan yang muncul dari masa Kabinet Sukiman. Pada masa tersebut, Mr. Iskaq Cokroadisuryo sebagai Menteri Dalam Negeri menyetujui dikembalikan tanah Deli Planters Vereenging (DPV) yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemiliknya. \

Namun, selama ditinggalkan para pemiliknya, tanah tersebut digarap oleh petani. Nah, proses penyerahan kembali tanah yang dilaksanakan pada masa Kabinet Wilopo pun menjadi hal yang rumit.

Pada tanggal 16 Maret 1953, Polisi mengusir para penggarap tanah yang tidak memiliki izin. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan lima orang petani terbunuh. Peristiwa ini pun mendapatkan sorotan yang tajam dari pers maupun dari parlemen.

Kemudian, Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Akhirnya, tanggal 2 Juni 1953 Wilopo harus mengembalikan mandat kepada presiden.

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955)

Kabinet Ali Sastroamijoyo sempat memimpin pemerintahan masa demokrasi liberal sebanyak dua kali. Karenanya, masa kepemipinannya yang sering disebut sebagai kabinet Ali I dan kabinet Ali II untuk membedakan masa yang satu dengan lainnya.

Untuk kabinet Ali Sastroamijoyo I, pertama kali dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo dari PNI dengan wakilnya Wongsonegoro dari PIR (Partai Indonesia Raya).

4.1. Program Kerja Kabinet Ali I

Kabinet Ali I mempunyai program kerja yang disebut sebagai program empat pasal. Program kerja kabinet Ali I tersebut meliputi :
1.      Program dalam negeri, antara lain untuk meningkatkan keamanan dan kemakmuran, serta upaya untuk segera diselenggarakan pemilihan umum.
2.      Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3.      Program luar negeri, antara lain untuk pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali ke persetujuan KMB.
4.      Penyelesaian pertikaian politik.

Prestasi yang paling menonjol dari kabinet Ali I adalah keberhasilannya dalam menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung (KAA). KAA ini dilangsungkan pada pada tanggal 18-24 April 1955.

4. 2. Jatuhnya Kabinet Ali I

Namun, kabinet Ali I akhirnya harus jatuh juga. Di tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastroamijoyo meneyerahkan mandatnya kepada presiden. Penyebab utama jatuhnya Kabinet Ali I adalah masalah TNI-AD yang merupakan kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952.

Kala itu, Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Bambang Sugeng mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai pengganti beliau, maka ditunjuklah menteri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo, Panglima Tentara dan Teritorium II/Sriwijaya.

Namun, pengangkatan pimpinan baru tersebut ditolak para panglima Angkatan Darat. Proses pengangkatan tersebut dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan TNI-AD.

Selain masalah TNI-AD tersebut, masalah yang ikut mendorong jatuhnya Kabinet Ali I adalah keadaan ekonomi Indonesia yang semakin memburuk, adanya korupsi, dan inflasi yang mengakibatkan kepercayaan rakyat semakin merosot.

Masalah lain yang menyebabkan keretakan dalam Kabinet Alisastroamijoyo I adalah tindakan NU yang memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya. Tindakan ini kemudian diikuti oleh partai-partai lainnya, sehingga kabinet Ali I pun terpaksa harus mundur pada 12 Agustus 1955.


5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956)

Kabinet Burhanuddin Harahap mulai menjalankan tugasnya dalam demokrasi liberal sejak tanggal 12 Agustus 1955. Pada waktu Kabinet Ali I hendak menyerahkan mandatnya kepada presiden, Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

Karenanya, pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Moh. Hatta mengumumkan tiga nama formatur yang bertugas untuk membentuk kabinet baru. Tiga nama formatur tersebut adalah Sukiman (Masymu), Wilopo (PNI), dan Asaat (nonpartai).

Kemudian, Ketiga tokoh tersebut pun sepakat untuk menunjuk Moh. Hatta sebagai perdana menteri sekaligus menteri pertahanan. Akan tetapi, hal ini tentu sulit dijalankan lantaran Moh. Hatta juga duduk sebagai wakil presiden.

Ketiga formatur tersebut pun gagal membentuk susunan kabinet baru. Moh. Hatta lalu mengambil sikap untuk menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi untuk membentuk kabinet. Akhirnya, pada tanggal 12 Agustus terbentuk Kabinet Burhanuddin Harahap, dengan perdana menterinya Burhanuddin Harahap dari Masyumi.

5.1. Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap

Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap, meliputi beberapa hal berikut :
1.        Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan Masyumi.
2.        Melaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi.
3.        Melaksanakan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia.

Prestasi yang terbilang menonjol dari kabinet Burhanudian adalah penyelenggaraan pemilu untuk yang pertama di Indonesia. Pemilu pertama di Indoensia berlangsung pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, sedangkan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.

Prestasi lain yaitu pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Berakhirnya pemilihan umum juga berarti bahwa tugas Kabinet Burhanuddin telah selesai. Jadi, kabinet Burhanuddin Harahap ini dianggap sebagai satu -satunya kabinet yang dapat menyelesaikan tugas atau program kerjanya.

Berikutnya, perlu dibentuk kabinet baru yang bertanggung jawab terhadap parlemen yang baru pula. Karena telah selesai masa tugasnya, pada tanggal 3 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Burhanuddin juga dianggap sebagai kabinet peralihan dari DPR Sementara ke DPR hasil pemilihan umum.

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957)

Kabinet Ali Sastroamijoyo kembali memegang pemerintahan mulai tanggal 20 Maret 1956. Ali Sastroamijoyo menjabat sebagai perdanan menteri setelah berkoalisi dengan PNI, Masyumi, dan NU. Kabinet ini pula yang merupakan kabinet pertama setelah pemilihan umum tahun 1955.

6. 1. Program pokok Kabinet Ali Sastroamijoyo II

Program pokok Kabinet Ali Sastroamijoyo II meliputi :
1.      Pembatalan KMB.
2.      Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Reupblik Indonesia.
3.      Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubunan, pendidikan, serta pertanian.
4.      Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika.

6.2. Jatuhnya Kabinet Ali II

Jatuhnya Kabinet Ali II terjadi pada tanggal 14 Maret 1957.  Ali Sastroamijoyo terpaksa harus menyerahkan kembali mandatnya pada presiden karena dalam tubuh kabinet terjadi perpecahan, yakni antara PNI dan Masyumi.

Masalahnya, Masyumi menginginkan agar Ali menyerahkan mandatnya kepada presiden sesuai dengan tuntutan daerah. Sementara Ali Sastroamijoyo sendiri berpendapat bahwa kabinet tidak wajib mengembalikan mandatnya hanya karena tuntutan daerah.

Akhirnya, pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik semua menterinya dari kabinet. Hal ini pun membuat kedudukan Kaibnet Ali Sastroamijoyo II menjadi sangat lemah dan akhirnya jatuh.


7. Kabinet Juanda (9 April 1957 hingga 5 Juli 1959)

Kabinet Juanda adalah kabinet terakhir yang ada pada masa demokrasi liberal. Kabinet Juanda (atau Kabinet Djuanda) ini berlangsung mulai 9 April 1957. Perdana menteri dari kabinet ini adalah Ir. Djuanda. Ir Djuanda memiliki tiga orang wakil, yaitu Mr. Hardi, Idham Chalid, dan dr. Leimena.

7.1. Program Kerja Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda menyusun program yang terdiri dari lima pasal. Program kerja kabinet Djuanda ini disebut sebagai Pancakarya. Karena program ini pula, Kabinet Djuanda juga disebut sebagai Kabinet Karya.

Program-program Kabinet Karya meliputi :
1.        Membentuk Dewan Nasional.
2.        Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
3.        Melanjutkan pembatalan KMB.
4.        Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia.

Dewan Nasional yang dibentuk di sini adalah badan baru yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dewan Nasional ini sebelumnya pernah diusulkan oleh Presiden Soekarno pada saat mengutarakan konsepsi presiden sebagai langkah awal dari terbentuknya demokrasi terpimpin.

7.2. Jatuhnya Kabinet Juanda

Kabinet Juanda juga tidak lepas dari terpaan masalah. Muncul pergolakan-pergolakan di daerah-daerah yang membuat hubungan antara pusat dan daerah menjadi terhambat. Untuk meredakan pergolakan-pergolakan tersebut, maka diselenggarakanlah musyawarah nasional (munas) pada tanggal 14 September 1957.

Munas berlangsung di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Di dalam munas tersebut, dibahas beberpaa masalah meliputi :
1.        pembangunan nasional dan daerah,
2.        pembangunan angkatan perang,
3.        pembagian wilayah Republik Indonesia.

Karena pembahasannya belum selesai, Munas dilanjutkan kembali dengan musyawarah nasional pembangunan (munap) pada bulan November 1957. Namun, pada tanggal 30 November 1957, terjadi peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno.

Percobaan pembunuhan ini terjadi di depan Perguruan Cikini sehingga dikenal sebagai Peristiwa Cikini. Setelah Peristiwa Cikini tersebut, keadaan negara semakin memburuk. Banyak daerah menentang kebijakan pemerintah pusat.

Akhirnya, pergolakan ini berkembang menjadi pemberontakan PRRI/Permesta. Karena keadaan yang semakin kacau, akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini menandai berakhirnya Kabinet Djuanda sekaligus berakhirnya pula masa demokrasi liberal yang menggunakan sistem parlementer.

Postingan terkait: