Pokok Pokok Sistem Tanam Paksa

Pokok Aturan dalam Sistem Tanam Paksa


Sistem taam paksa awalnya dibuat dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dari Indonesia, dan dalam waktu yang relatif singkat. Karena tujuan ini, maka pemeritntah kolonial mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan untuk mengusahakan penanaman yang hasil – hasilnya dapat dijual ladi ke pasaran dunia atau tanaman yang berkualitas untuk ekspor.

Karena untuk tujuan mendapat keuntungan secara maksimal, maka jenis tanaman yang diusahakan harus mengikuti ketentuan pemerintah kolonial. Dalam menjalankan sistem tanam paksa ini, ada beberapa pokok aturan tanam paksa yang diterapkan. Berikut ini terdapat pokok – pokok sistem tanam paksa.

Pokok pokok sistem tanam paksa
1.      Rakyat diwajibkan untuk menyediakan seperlima darilahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib atau tanaman berkualitas ekspor.
2.      Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
3.      Hasil panen dari tanaman wajib ini harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayar akan dibayarkan kembali kepada rakyat.
4.      Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tantaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman padi.
5.      Bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah, maka wajib bekerja selama 66 hari dalam satu tahun di perkebunan milik pemerintah.
6.      Apabila terjadi kegagalam panen tanaman wajib, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah.
7.      Penggarapan tanaman wajib dilakukan di bawah pengawasan langsung dari para penguasa pribumi. Pegawai – pegawai Belanda hanya mengawasi secara umum jalannya penggarapan dan pengangkutan sistem tanam paksa yang berlangsung.

Jika dicermati dari pokok sistem tanam paksa yang dirancang pada awal pemberlakukannya ini, memang sistem tanam paksa ini terlihat tidak membebani rakyat. Kebijakan ini bahkan lebih ringan bila dibandingkan dengan aturan wajib tanam sebelumnya, seperti pada verplichte leverantien dan preanger stelsel.

Tak hanya itu, sistem tanam paksa yang dilakukan ini juga dapat melatih rakyat untuk mengetahui jenis – jenis tanaman yang laku di pasaran dunia. Karenanya, pada dasarnya pokok pokok sistem tanam paksa ini dapat dikatakan baik.

Hanya saja, dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa ternyata malah menyengsarakan rakyat Indonesia. Beban yang ditanggung rakyat justru lebih berat bila dibandingkan dengan aturan tanam sebelumnya. Penderitaan rakyat yang lebih berat ini terjadi karena adanya berbagai penyimpangan yang muncul selama pelaksanaan sistem tanam paksa.

Postingan terkait: